Fatwa DSN MUI No: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 03/DSN-MUI/IV/2000
Tentang
Deposito

Dewan Syariah Nasional setelah

Menimbang             :

  1. bahwa keperluan masyarakat dalam poeningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank;
  2. bahwa kegiatan deposito tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syariah);
  3. bahwa oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional (DSN) memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk muamalah syariah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan depostio pada bank syariah.

Mengingat               :

  • Firman Allah QS. an Nisa [4]: 29

Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu ….”.

  • Firman Allah QS. al Baqarah [2]: 283

” ….. Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya …“.

  • Firman Allah QS. al Maidah [5]: 1

Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ….. “.

  • Firman Allah QS. al Maidah [5]: 2

” ….. dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajiakn ….. “.

  • Hadits Nabi riwayat at Thabrani

Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepaa mudharib-nya agar tidak mengurangi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya“. (HR. Thabrani dan Ibnu Abbas).

  •  Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah

Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak scara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual“. (HR. Ibnu Majah dan Shuhaib).

  • Hadits Nabi riwayat Tirmidzi

Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat denan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram“. (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

  • Ijma’. Diriwyatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sbagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma’ (Wahbah Zuhaily, al Fiqh al Islam wa Adilatuhu, 1989, 4/838).
  • Qiyas. Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi musaqah.
  • Kaidah Fiqih

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya“.

  • Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya, sementara itu tidak sedikit pula orang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.

Memperhatikan       :

Pendapat peserta Rapat Pleno Dean Syariah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan     : FATWA TENTANG DEPOSITO

Petama                : Deposito ada dua jenis

  1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu depostio yang berdasarkan perhitungan bunga.
  2. Deposito yang dibenarkan secara syariah, yaitu depostio yang berdasarkan prinsip mudharabah.

Kedua                  : Ketentuan Umum Deposito berdasarkan Mudharabah

  1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
  2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
  3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
  4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dab dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
  5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
  6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Tinggalkan Balasan