Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 04/DSN-MUI/IV/2000
Tentang
Murabahah

Dewan Syariah Nasional setelah

Menimbang             :

  1. bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli;
  2. bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan mengingkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitass murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba;
  3. bahwa oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional (DSN) memandang perlu menetapkan fatwa tentang murabahah untuk dijadikan pedoman bank syariah.

Mengingat               :

  • Firman Allah QS. an Nisa [4]: 29

Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu ….”.

  • Firman Allah QS. al Baqarah [2]: 283

” ….. Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya …“.

  • Firman Allah QS. al Maidah [5]: 1

Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ….. “.

  • Firman Allah QS. al Maidah [5]: 2

” ….. dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajiakn ….. “.

  • Hadits Nabi SAW

Dari Abu Said al Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: ‘Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka“. (HR. al baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

  •  Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah

Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak scara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual“. (HR. Ibnu Majah dan Shuhaib).

  • Hadits Nabi riwayat Tirmidzi

Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat denan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram“. (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

  • Hadits Nabi riwayat jama’ah

Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezhaliman …..”

  • Hadits Nabi riwayat Nasa’i, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya”.

  • Hadits Nabi riwayat ‘Abd al Raziq dari Zaid bin Aslam

Rasulullah SAW ditanya tentang ‘urbun (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya”.

  • Ijma’ Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara murabahah (Ibnu Rusyd, Bidayah al Mujtahid, juz 2, hal. 161; lihat pula al Kasani, Bada as Sana’i, juz 5 Hal. 220-222).
  • Kaidah Fiqih

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya“.

Memperhatikan       :

Pendapat peserta Rapat Pleno Dean Syariah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan     : FATWA TENTANG MURABAHAH

Petama                : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah

  1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
  2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oelh syariah Islam.
  3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati.
  4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
  5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
  6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
  7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
  8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
  9. Jika bank mewakilkan kepaa nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua                  : Ketentuan Murabahah kepada Nasabah

  1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
  2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
  3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (mebeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
  4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
  5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
  6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat memeinta kembali sisa kerugiannya kepaa nasabah.
  7. Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun debagai alternatif uang muka, maka a) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga; b) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga                  : Jaminan dalam Murabahah

  1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
  2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat              : Utang dalam Murabahah

  1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak aa kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. JIka nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
  2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
  3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. ia tidka boleh memperlambat pembayaran angsuran atau einta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima                 : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah

  1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
  2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidka menunaikan kewajibannya, maka penyelesainnya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam               : Bangkrut dalam Murabahah

  1. Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank haris menunda tagihan utan gsampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Tinggalkan Balasan