Fatwa DSN MUI No: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna’

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 06/DSN-MUI/IV/2000
Tentang
Jual Beli Istishna’

Dewan Syariah Nasional setelah

Menimbang             :

  1. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh sesuatu, sering memerlukan pihak lain untuk membuatkannya, dan hal seperti itu dapat dilakukan melalui jula beli istishna’, yaitu akad jual beli dalam bentuk persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni’) dan penjual (pembuat, shani’);
  2. bahwa transaksi istishna’ pada saat ini telah dipraktekkan oelh lembaga keuangan syariah;
  3. bahwa agar praktek tersebut sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang istishna’ untuk dijadikan pedoman oleh lembaga keuangan syariah.

Mengingat               :

  • Hadits Nabi riwayat Tirmidzi

Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat denan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram“. (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

  • Hadits Nabi

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain”. (HR. Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al Khudri).

  • Kaidah Fiqih

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya“.

  • Menurut Mazdhab Hanafi, istishna’ hukumnya boleh (jawaz) karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat Muslim sejak masa awal tanpa ada pihak (ulama) yang mengingkarinya.

Memperhatikan       :

Pendapat peserta Rapat Pleno Dean Syariah Nasional pada hari Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H/4 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan     : FATWA TENTANG JUAL BELI ISTISHNA’

Petama                : Ketentuan tentang Pembayaran

  1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
  2. Pembayaran harus dilakukan sesuai kesepakatan.
  3. Pembayaran tidka boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Kedua                  : Ketentuan tentang Barang

  1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
  2. Harus dapat dijealskan spesifikasinya.
  3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
  4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
  5. Pembeli (mustashni’) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
  6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
  7. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan.

Ketiga                  : Ketentuan lain

  1. Dalam hal pemesan sudahdikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
  2. Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli istishna’.
  3. Jika salah satu pihak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesainnya dilakukan malalui Basan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Tinggalkan Balasan