Meninjau Praktik Fintech dalam Perspektif Akad Keuangan Syariah

Perkembangan Fintech di Indonesia

sharianomics.com – Di era yang serba digital ini, di mana teknologi menjadi kunci penting dalam memenangkan persaingan dalam bisnis dari skala kecil sampai skala besar. Para pebisnis yang masih mempertahankan strategi dan budaya bisnis yang kuno sudah mulai tergeser dengan masuknya pebisnis-pebisnis baru (start-up) yang lebih kompetitif dan inovatif dalam menjalankan serta memberikan layanan pada konsumen. Termasuk pada sektor keuangan dengan hadirnya sebuah inovasi keuangan bernama financial technology atau fintech.

Sebagaimana dilansir dari laporan perkembangan pendanaan berbasis financial technology di Indonesia periode September 2019, jumlah fintech yang terdaftar di OJK mencapai 127 perusahaan. Dari 127 perusahaan tersebut, yang mengantongi izin secara resmi hanya 13 perusahaan dengan fintech berbasis syariah sebanyak 8 perusahaan sedang 119 sisanya merupakan fintech konvensional. Adapun total penyaluran dana yang berhasil disalurkan mencapai 60,41 Triliun dengan outstanding sebesar 10,18 Triliun. Adapun entitas yang menjadi lender mencapai 558.766, sedangkan untuk borrower mencapai 14.359.918 entitas.

Definisi Financial Technology (Fintech)

Financial Technology atau teknologi finansial menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/ atau/ model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/ atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan kendala sistem pembayaran.

Perusahaan-perusahaan fintech kebanyakan merupakan perusahaan mikro, kecil atau menengah yang tidak memiliki banyak ekuitas atau kepemilikan dalam bentuk nilai uang, tetapi memiliki gagasan yang jelas tentang bagaimana memperkenalkan atau bagaimana meningkatkan layanan yang ada di pasar jasa keuangan. Sebagai aturan, investasi ventura dan crowdfunding digunakan untuk membiayai perusahaan-perusahaan fintech. Beberapa profesional juga mengklaim bahwa perusahaan rintisan fintech meningkatkan efisiensi sistem keuangan (Saksonova & merlino, 2017).

Seiring perkembangan fintech saat ini, maka penerapannya dalam fiqh muamalah menurut perspektif Islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang terhindar dari Maysir, Gharar dan Riba. Selain itu, meskipun kegiatan tersebut menggunakan sistem teknologi maka prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam harus tetap ditegakkan. Untuk itu penelitian terhadap akad-akad yang digunakan dalam transaksi fintech dengan tinjauan akad keuangan syariah ini harus dilakukan sehingga umat muslim dapat mengikuti perkembangan teknologi dan menggunakannya dengan tersedianya lembaga keuangan berbasis fintech yang sesuai dengan syariah.

Jenis dan Produk Financial Technology

Perkembangan teknologi ditandai dengan kemunculan Finansial Technology (fintech) serta menjadi salah satu bukti perkembangan teknologi berbasis digital yang merupakan inovasi baru dan berdampak pada semua kegiatan ekonomi. Adapun fintech ini merupakan bisnis yang berfokus pada penyediaan layanan keuangan dengan menggunakan software dan teknologi modern.

Berkembangnya fintech konvensional diikuti pula dengan perkembangan fintech yang berbasis syariah. Tentu saja terdapat perbedaan antara fintech syariah dengan fintech konvensional. Karena kesesuaian transaksi yang dilakukan tentu saja harus sesuai dengan aturan syariah baik dalam rukun dan juga syarat dalam akad.

Peer to Peer (P2P)

P2P lending adalah wadah berinvestasi dan peminjaman dana bagi masyarakat. Peraturan Otoritas  Jasa Keuangan (POJK) No. 77 tahun 2016 menjelaskan bahwa P2P lending merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Sistem P2P lending merupakan pola interaksi keuangan dalam Fintech antara pihak penyedia dana (lender) dan pihak peminjam dana (borrower) yang transaksinya dilakukan secara online. Fintech sistem P2P Lending, bukan hanya sekedar memfasilitasi mereka yang membutuhkan pinjaman dana, tetapi juga diperuntukan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya dalam jumlah tertentu. Sehingga perusahaan Fintech menjadi wadah yang mempertemukan antara pemberi pinjaman (calon kreditur) dan peminjam (calon debitur) melalui aplikasi secara on-line (Darman, 2019).

Crowfunding

Crowdfunding adalah proses mengumpulkan dana untuk memulai suatu project atau bisnis yang sumber dananya berasal dari sejumlah besar orang (crowd) pengumpulannya memiliki batas waktu tertentu, misalnya 30-60 hari, dan prosesnya dilakukan melalui online platform. Pendanaan rakyat adalah sebuah inisiatif untuk mengumpulkan uang bagi sebuah proyek baru yang diusulkan oleh seseorang dengan mengumpulkan investasi berukuran kecil hingga menengah dari beberapa orang lainnya yakni orang banyak (Ordanini, 2011).

Payment

Definisi dari pembayaran elektronik sebagai “semua pembayaran yang diinisiasi, diproses dan diterima secara elektronik”. Permintaan E-Payment telah muncul karena adanya toko online (Hartmann, 2006). Solusi pembayaran elektronik pertama, misalnya perbankan online sangat terinspirasi oleh transfer bank berbasis akun yang telah ditetapkan. Sejak saat itu ada solusi inovatif dan mudah untuk digunakan dan lebih sesuai dengan kebutuhan pedagang dan pelanggan (Dahlberg & et-al, 2007). Proses pembayaran elektronik mencakup transfer sejumlah uang tertentu dari pembayar ke penerima pembayaran melalui mekanisme pembayaran elektronik independen-lokasi (Weir, 2006).

Tinjauan Syariah terhadap Financial Technology

Peer to Peer

Fintech peer-to-peer lending menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSNMUI/II/2018 dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip Syariah. Ketentuan prinsip Syariah yang dimaksud adalah 1) terhindar dari riba, gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi), tadlis (menyembunyikan cacat), dharar (merugikan pihak lain), dan haram; 2) Akad baku memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3) Akad yang digunakan selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan seperti bai’, ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bil ujrah, dan qardh; 4) Terdapat bukti transaksi yaitu berupa sertifikat elektronik dan harus divalidasi oleh pengguna melalui tanda tangan elektronik yang sah; 5) Transaksi harus menjelaskan ketentuan bagi hasil yang sesuai dengan Syariah; 6) penyelenggara layanan boleh mengenakan biaya (ujrah) dengan prinsip ijarah.

Crowdfunding

Merujuk Fatwa DSN-MUI tersebut, crowdfunding syariah dalam pelaksanaannya harus sesuai syariat Islam. Kesesuaian syariat Islam dengan konsep crowdfunding syariah dapat dilihat dari perspektif syariah compliance atau kepatuhan syariah yang harus bebas dari maysir, riba, gharar dan zalim. Crowdfunding syariah setidaknya dapat memiliki dua jenis akad dalam transaksinya yaitu musyārakah dan qarḍ (Novitarani dan Setyowati, 2018). Pihak yang menjalankan crowdfunding syariah terbagi menjadi empat, yaitu:

  1. Inisiator/ Pengaju Proyek, pengaju proyek dapat berupa perorangan, organisasi, dan perusahaan.
  2. Penyandang dana potensial, merupakan pihak investor yang berasal dari masyarakat dapat berupa individu maupun berkelompok.
  3. Operator crowdfunding, atau disebut juga, pihak penyelenggara platform.
  4. Dewan Syariah, jika di Indonesia yang dimaksud dewan syariah termasuk DSN-MUI dan DPS.
    Kesesuaian Aturan dengan Prinsip Syariah pada Konsep Crowdfunding Syariah Sebagaimana diatur POJK No. 24 Tahun 2015 tentang Produk dan Aktivitas BUS dan UUS dalam Pasal 18 Ayat (2), pemenuhan prinsip syariah yang diterapkan bank syariah harus didukung dengan:
  • Fatwa DSN-MUI yang menjadi dasar penerbitan Produk dan/atau Aktivitas; dan
  • Opini dari DPS Bank terhadap Produk dan/atau aktivitas.
    DPS bersama-sama dengan DSN MUI berusaha memastikan produk perbankan syariah memenuhi prinsip syariah dari perspektif shariah compliance. Berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dan Islamic Financial Services Board (IFSB), DPS di Indonesia melakukan 2 macam pengawasan yaitu ex ante (sebelum bisnis dijalankan) dan ex post (setelah bisnis dijalankan). Ex ante dengan pembuatan dan penyempurnaan system prosedur menyangkut kesyariahan dan ex post melalui audit sampling atas produkproduk perbankan syariah.

Payment

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, akad yang digunakan dalam uang elektronik adalah akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadi’ah atau akad qardh.

Penggunaan akad wadi’ah

Dalam hal akad yang digunakan adalah akad wadi’ah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad wadi’ah sebagai berikut:

  • Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja;
  • Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin pemegang kartu;
  • Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan (wadi’ah) berubah menjadi akad pinjaman (qardh), dan tanggungjawab penerima titipan sama dengan tanggungjawab dalam akad qardh;
  • Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (dana float);
  • Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan pemndang-undangan.

Penggunaan akad qardh

Dalam hal akad yang digunakan adalah akad qardh, maka berlaku ketentuan dan batasan akad qardh sebagai berikut:

  • Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil serta dapat digunakan oleh pemegang kapan saja;
  • Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik;
  • Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan;
  • Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana float);
  • Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang undangan.

Di antara akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik (prinsipal, acquirer, pedagang merchant, penyelenggara kliring, dan penyelenggara akhir) adalah akad ijarah, akad ju’alah, dan akad wakalah bi al-ujrah. Di antara akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad ijarah, akad ju’alah, dan akad wakalah bi al-ujrah. DSN MUI pun menambahkan aturan mengenai uang elektronik yaitu jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah, serta dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang (Firdaus, 2018).

Tinggalkan Balasan