Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf: Pengelolaan al Kharaj

Pengertian Kharaj

Kharaj adalah pajak khusus yang diberlakukan atas tanah-tanah produktif yang dimiliki rakyat. Bahkan pada kondisi tertentu, negara memilki hak untuk menyita tanah yang potensial namun ditealntarkan oleh pemiliknya dengan tujuan kemaslahatan ummat. Besarnya pungutan kharaj menjadi hak prerogatif negara yang ditentukan berdasarkan kondisi perekonomian yang ada. Dengan karakteristik demikian, kharaj menjadi instrumen fiskal yang dapat digunakan oleh negara untuk mendukung program-program pembangunan.

Pajak Lump Sum (Nidhom al wazhifah)

Sistem kharaj sebelumnya didasarkan pada ukuran luas tanah garapan dengan hasilnya yang dipungut secara lump sum (nidhom al wazhifah) atau dikenal juga dengan istilah nidhom al masahah. Dengan sistem ini, kesejahteraan petani akan membaik manakala harga-harga hasil pertanian meningkat sementara kharaj dibayarkan secara lump sum dengan satuan moneter tertentu atau dengan satuan moneter tertentu atau dengan besaran tertentu dari out put.

Abu Yusuf berpendapat bahwa cara ini tidak sesuai dengan tujuan perpajakan dalam makro ekonomi seperti tercermin dalam anggaran belanja, proses pembangunan (imarah), dan keadilan ekonomi maupun sosial.

Pajak Lum Sum dalam Pandangan Abu Yusuf

Abu Yusuf berpendapata bahwa kondisi geografi pertanian telah berubah antara zaman Kekhalifahan Umar bin Khatab dengan zaman ketika beliau hidup. Pada zaman Khalifah Umar, jumlah tanah pertanian yang produktif dan terintegrasi dengan baik sangat banyak serta luas sedang zaman beliau banyak tanah yang tidak dapat diairi dengan irigasi.

Jika kharaj yang diberlakukan secara wazhifah atau masahah dengan pembayaran berupa out put petanian, padahal kecenderungan pada saat itu harga out put menurun karena terjadi over supply, maka pemasukan terhadap penerimaan negara akan berkurang. Dalam kondisi tersebut, sangat dimungkinkan negara mengalami defisit anggaran dan untuk mengatasi kekurangan tersebut, pemerintah akan menaikkan tax rate yang tentu berdampak negatif terhadap petani.

Petani akan kehilangan intensif sehingga menimbulkan produksi pertanian yang merosot. Di samping itu, negara akan dirugikan karena sebagian besar dari produksi nasional berasal dari pertanian. Bahkan, penerimaan utama negara pada saat itu sebagian besar disumbangkan oleh kharaj dan usyur.

Pendapat Abu Yusuf

Beliau menuliskan dalam kitabnya al Kaharaj antar lain:

Aku melihat pajak lump sump ini -baik berupa out put atau uang menjadi sumber pemasukan bagi kas negara dan baitul mal. Namun harus diperhatikan bahwa lump sum dengan out put ini jika harganya menurun tajam tidak akan mencukupi bagi negara.

Jika itu yang terjadi, maka angkatan bersenjata akan melemah dan perbatasan engara menjadi terancam. Sebaliknya, jika harga melonjak tinggi, pemerintah tidak akan tinggal diam untuk mengambil lebih dari yang seharusnya dibayarkan oleh pembayar kharaj.”

Dengan adanya kemungkinan tidak optimalnya penerimaan negara dari sektor pajak berbasis nidhom al wadhifah, maka Abu Yusuf memberikan pilihan kebijakan lain yang dipandang lebih sesuai dengan ruh syariah, kemaslahatan umum, dan tujuan makroekonomi perpajakan. Beliau ,emgajukan sistem kharaj muqosamah (nidhom al muqosamah).

Sistem Kharaj Muqosamah (Nidhom al muqosamah)

Dalam sistem perpajakan dengan basis nidhom al muqosamah, petani akan dikenai pajak dengan menggunakan nisbah (rasio) tertentu dari total out put yang mereka hasilkan. Nisbah ini bisa bervariasi karena perbedaan jenis tanaman dan perkebunan atau perbedaan jenis tanah pertanian. Sebagai contoh, nisbah tanman gandum akan berbeda dengan nisbah kurma atau anggur. Demikian juga tanah yang teririgasi akan berbeda nisbah dengan tanah yang tidak teririgasi.

Pendapat Abu Yusuf

Beliau menuliskan dalam kitabnya:

Dan aku tidak mendapatkan cara (tentang pengumpulan kharaj) yang lebih memberikan peningkatan penerimaan kepada baitul mal, lebih meringankan beban petani, dan lebih menjaga diri mereka dari siksaan yang ditimpakan oleh petugas selain dari muqosamah (pajak bagi hasil) yang adil dan ringan.

Dengan cara ini, maka penguasa akan puas (karena meningkatnya penerimaan), petani akan terbebas dari beban yang berat, dan mereka akan senang serta lapang.”

Dari pernyataan beliau, jeals bahwa praktek pengumpulan kharaj pada masa itu sudah menjadi persoalan yang rawan di kalangan petani. Abu Yusuf menyebutkan bahwa para petugas seringkali menyakiti petani dengan cara melakukan pengumpulan kharaj secara tidak transparan. Mereka mengumpulkan sejumlah tertentu, namuin tidak dilaporkan secara objektif kepada pemerintah. karena itu, beliau memberikan nasehat yang tegas dan keras agar praktek koorupsi dalam perpajakan diberantas.

Manajemen Pengelolaan al Kharaj

Menurut Abu Yusuf, dalam Ekonomi Islam besarnya laju pajak (tax rate) tidak boleh mencapai tingkat tertentu yang membebani para wajib pajak (tax payers). Jika hal ini dilakukan, akan menjadi preseden buruk dan justru memperkecil tingkat penerimaan negara.

Beliau memberikan solusi implementatif kepada Khalifah Harus ar Rasyid, beliau menuliskan:

Aku berpendapat, wahai Amirul Mukminin, bahwa tanah pertanian penghasil gandum yang teririgasi secara alami (as saih) dikenai nisbah pajak 50% (dari total out put). Ada[un tanah pertanian penghasil gandum yang teririgasi secara teknis (ad dawali) dikenai 5,1/2%. Terhadap kebun kurma, anggur, dan lain sebagainya dikenai 1/3 (dari total out put), sedangkan perkebunan yang terairi pada musim panas dikenai 1/4.”

Dasar Syariah Pengelolaan al Kharaj

Pilihan kebijakan kepada sistem muqosamah ini didasarkan pada berbagai riwayat dari Rasulullah ketika menguasai tanah khaibar dai pemiliknya orang Yahudi. Riwayat-riwayat yang dikumpulkan oleh Abu Yusuf mendukung kebijakan muqosamah untuk menggantikan sistem wazhifah yang dinilai tidak lagi memenuhi unsur kemaslahatan dan keadilan dalam perpajakan pada masa itu.

Salah satu riwayat tersebut aalah sebagai berikut:

Dari Abdullah bin Abbas, berkata: Ketika Rasulullah menaklukan Khaibar, mereka (orang-orang Yahudi berkata kepada beliau:

Wahai Muahmmad, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharta dan kami lebih mengetahui (bagaimana mengelola harta itu) dari pada kamu. Karena itu, biarkan kami yang mengelola tanah pertanian Khaibar. Naka Rasulullah menyetujuinya dengan memberikan persyaratan separuh (50%) dari out put dibayarlkan kepada beliau dan persyaratan lain, yaitu: ‘jika kami (kamum Muslimin) menghendaki mengusir kalian, maka kalian akan kami keluarkan.”

Dan cara yang sama juga Rasulullah berlakukan pada penduduk Fadak.

Tinggalkan Balasan